KOMPAS, Rabu, 16 Januari 2002
Pemerintah Diminta Serius Selesaikan Konflik Ambon
Jakarta, Kompas
Pemerintah pusat maupun daerah didesak untuk serius menyusun sebuah agenda
penyelesaian konflik Ambon (Maluku) secara komprehensif dengan target waktu yang
konkret dan realistis. Hingga kini, upaya pemerintah menyelesaikan konflik di Maluku
dinilai belum menunjukkan langkah yang konkret.
Demikian beberapa butir harapan masyarakat Ambon yang disampaikan Wali Kota
Ambon MJ Papilaja dan Ketua DPRD Ambon Lucky Wattimury kepada Menteri
Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Jusuf Kalla di Jakarta,
Selasa (15/1).
Papilaja dan Wattimury datang bersama sejumlah tokoh Ambon dan Maluku lainnya.
Harapan lisan itu juga disampaikan secara tertulis oleh Papilaja dan Wattimury dalam
suratnya kepada pemerintah pusat dan DPR, tanggal 10 Januari 2002.
Diakui, pemerintah melalui Ketetapan (Tap) MPR No 4/ MPR/1999 dan dipertegas lagi
dengan Tap MPR No 8/MPR/ 2001 menunjukkan komitmennya bagi penyelesaian
konflik itu. Akan tetapi, pertikaian masih terus berlangsung di Maluku, khususnya
Kota Ambon. Kota ini praktis menjadi "pusat konflik Maluku."
Usai pertemuan dengan Menko Kesra, Papilaja menyatakan, ia dan masyarakat
Ambon menaruh harapan besar kepada Menko Kesra untuk menyelesaikan konflik di
daerahnya secara tuntas, komprehensif, dan konkret. "Kami mendukung semua
ikhtiar Menko Kesra. Apa yang hendak dilakukan pemerintah pusat, yang
disampaikan Menko Kesra adalah gagasan penyelesaian menyeluruh, bukan parsial,"
ujar Papilaja.
Ia menambahkan, masyarakat Ambon sudah jenuh melihat situasi sekarang,
sehingga mendambakan situasi damai, rukun, tenteram dan rukun.
Sementara itu ketika ditemui terpisah, Jusuf Kalla menyatakan pemerintah jelas
menaruh perhatian besar bagi penyelesaian konkret konflik Maluku. Ia bersama-sama
dengan Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono, akan segera ke Ambon
menuntaskan konflik menahun di sana.
Menurut dia, konflik yang sudah berjalan beberapa tahun itu, memang perlu
diselesaikan komprehensif, konkret dan tuntas. Untuk itu, dibutuhkan persiapan dan
waktu bagi penyelesaian pertikaian di sana. (as)
© C o p y r i g h t 1 9 9 8 Harian Kompas
|
