From: "Joshua Latupatti" joshualatupatti@hotmail.com
Date: Thu, 29 Nov 2001 05:21:06 +0000
SUSILO BAMBANG YUDOYONO MEMBUAL LAGI!
 download artikel in print friendly version Tanggapan-tanggapan Joshua Lainnya
Salam Sejahtera!
Saudara-saudara sebangsa,
Sosok tinggi besar yang dikenal sebagai "Menkosospolkan dua masa Pemerintahan",
ternyata berisikan kemunafikan yang hampir sebesar tubuhnya sendiri! Pada orang
ini, berlaku pepatah "air yang tenang jangan dianggap tidak berbuaya"! Melalui
ketenangannya, "buaya yang besar ini buka mulut di sana-sini"! Anda tahu bahwa
buaya hanya memakan bangkai? Bayangkan "bau" yang keluar dari rahangnya yang
besar itu! Sayangnya, kali ini Civitas Akademika Universitas Brawijaya, berhasil
diubah menjadi "lalat", yang me ngerumuni rahang sang buaya! Mari kita kuliti buaya
besar ini!
SOURCE: KOMPAS; DATE: 2001-11-26
Penyelesaian Konflik Tuntut Prakarsa Masyarakat; Malang, Kompas Penyelesaian
konflik vertikal maupun komunal yang terjadi di Indonesia menuntut keterlibatan dan
kemauan semua elemen masyarakat untuk mewujudkan rehabilitasi dan rekonsiliasi.
Tanpa itu, masalah konflik tidak akan terselesaikan secara permanen. Demikian
diungkapkan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Susilo
Bambang Yudhoyono dalam acara ceramah dan diskusi "Mengatasi Krisis dan
Ancaman Disintegrasi Bangsa" di Kampus Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang,
Minggu (25/11).
JOSHUA:
Saya akan lebih banyak berbicara di dalam hubungannya dengan masalah Konflik
Maluku! Ketika Presiden Abdurahman Wahid, Kiyai Haji dan Ketus Suro PKB,
mengatakan bahwa "biarkan masyarakat Maluku menyelesaikan masalah mereka
sendiri", banyak pihak yang tidak setuju! Saya sendiri adalah salah satu dati mereka,
yang pada awalnya beranggapan bahwa Gus Dur hendak cuci tangan dari Maluku!
Berbagai oknum dan organisasi "iblis penista Islam", kemudian menggunakan ucapan
sang Kiyai, untuk menjatuhkan beliau, dengan tuduhan "Pemerintah tidak
sunguh-sungguh di dalam penyelesaian Konflik Maluku"! Sekarang, si "Susilo
Bambang Yudoyono, membual dengan menggunakan pernyataan yang sama"!
Siapakah yang dimaksudkan oleh pembual besar ini dengan menyebut
"masyarakat"? Mari kita lihat!
SOURCE: KOMPAS; DATE: 2001-11-26
"Untuk menghentikan kekerasan, penculikan, saling menyerang, dan tindakan
kekerasan lainnya di beberapa daerah konflik, membutuhkan prakarsa dari daerah
setempat, tokoh-tokoh adat, tokoh agama, dan elemen masyarakat lainnya," kata
Bambang.
JOSHUA:
Itulah arti dari "masyarakat", menurut si menteri pembual besar! Dengan
memperhatikan ungkapan "dari daerah setempat", apakah si "Al Ustadz Jarah-Jaffar
Umar Thalib", adalah "tokoh agama dari daerah setempat" (Maluku)? Apakah "laskar
jihad-laskar biadab beriman adalah "elemen masyarakat dari daerah setempat"?
Ketika Presiden KH. Abdurahman Wahid mengatakan, "biarkan masyarakat Maluku
menyelesaikan masalah mereka sendiri", beliau mengambil tindakan, sesuai dengan
ucapan beliau, yaitu "melarang "laskar biadab beriman" untuk menyusup ke Maluku"!
Sekarang, si "Susilo Bambang Yudoyono" mengatakan hal yang sama, tetapi "tidak
satupun tindakannya yang selaras dengan perkataannya itu"! Apakah saya salah
kalau saya katakan bahwa oknum yang satu ini adalah "menteri pembual besar"?
Mari kita kuliti terus, si buaya besar ini!
SOURCE: KOMPAS; DATE: 2001-11-26
Untuk menyelesaikan konflik, menurut Bambang, tidak hanya pemerintah saja yang
bergerak, harus ada perangkat hukum, norma atau etika, dan
kesepakatan-kesepakatan lokal tentang bagaimana konflik diseleaikan dengan damai.
JOSHUA:
Seorang berotak keledaipun akan mengerti, bahwa "Pemerintah tidak bisa bekerja
sendiri, jika tidak ada yang mau diperintah", kan? Masalahnya tidak terletak di situ,
tatap pada "apa saja yang sudah Pemerintah kerjakan untuk memenuhi bagian dari
tanggung jawab nya"? Sebagai Pemerintah ketika itu, Presiden KH. Abdurahman
Wahid telah melaksanakan bagian dari tanggung-jawabnya, yaitu "melarang "laskar
biadab beriman" untuk tidak menyusup ke Maluku"! Apa yang sudah dilakukan
Presiden Megawati, selain dari mendelegasikan Maluku ke dalam tangan Wakil
Presiden, si Hamzah Haz? Lalu apa yang sudah dilakukan si "Hamzah Haz", selain
"bersilaturahmi secara kekeluargaan dengan ‘laskar biadab beriman’"?
Ketika Presiden KH. Abdurahman Wahid mengeluarkan larangannya, "tidak satupun
elemen Pemerintah dan TNI/Polri yang "patuh pada Kepala Negara"! Ketua MPR,
"Amien Rais", dan Wakil Presiden sekarang, "Hamzah Haz", malah melakukan
"pembangkangan terang-terangan terhadap Kepala Negara, dengan "merestui
penyusupan ‘laskar biadab beriman’ ke Maluku, melalui "tabliq iblis di Jakarta"!
Penyusupan "laskar biadab beriman" ke Maluku, tak terlepas dari Koordinasi dan
Dukungan Pangdam Brawijaya,"Sudi Silalahi", Kapolda Jatim, "Dai Bachtiar", Asisten
Kapolda Jatim, "Edi Darnadi", dan Mabes TNI melalui "Wiranto"! Yang ingin saya
pertanyakan dengan mengemukakan kenyatan ini adalah, "di manakah fungsi
Perangkat Hukum NEGARA, yg. dibualkan oleh si "Susilo Bambang Yudoyono"?
Satu-satunya fungsi Perangkat Hukum NEGARA yang dijalankan, adalah "Menyeret
dr.Alex Ma nuputty ke Pengadilan, dengan tuduhan melanggar maklumat
PDSD-Maluku, setelah dipermainkan antara Polda Maluku dan Mabes Polri di
Jakarta!" Penangkapan atas si "Al Ustadz Jarah-Jaffar Umar Thalib", hanyalah
"permainan kotor Mabes Polri, melalui Suroyo Bimantoro", dan kemudian
melepaskannya lagi untuk melanjutkan "penyebaran kebencian, permusuhan dan
nafsu membunuh di Maluku"! !
Si "buaya besar", "Susilo Bambang Yudoyono" kemudian menipu umat Islam, dengan
memajukan data bohong kepada DPR, bahwa "jumlah Mesjid yang musnah di dalam
4 bulan terakhir lebih besar jumlahnya dari Mesjid yang ada di Maluku"! Si pembual
besar ini sekarang berbicara tentang "norma atau etika" yang "tidak dia miliki"!?? Dia
berbicara tentang "kesepakatan-kesepakatan lokal", padahal dia tahu persis bahwa
hal itu "tidak mungkin dilakukan dengan damai di Maluku, sementara warga Maluku
tetap dicerai-beraikan oleh "dakwah iblis" si "al Ustadz Jarah" dan " tindakan laknat"
dari "laskar biadab beriman"! Kegiatan "transaksi dagang antar Salam-Sarani
Maluku", sebagai "proses rekonsiliasi spontan" malah pernah dilarang oleh "laskar
biadab beriman", lewat mulut si "Attamimi"! Semua yang dikatakan si "Susilo
Bambang Yudoyono", hanyalah "bualan sampah" belaka!
SOURCE: KOMPAS; DATE: 2001-11-26
"Komitmen integrasi nasional penting," jelasnya.
JOSHUA:
"i n t e g r a s i", adalah sebuah "terminiologi lusuh" andalan NEGARA PENJAHAT
ini, yang digunakan sebagai "senjata terakhir untuk membungkus KEJAHATAN
negara, dan menghalalkan KEJAHATAN BARU, melalui kekerasan dan penumpahan
darah rakyat, yang sesudah "dirampok", dituduh lagi sebagai "pengingkar komitmen
integrasi"! Yang salah dan yang jahat selalu rakyat kecil, yang sudah
mengap-mengap kehabisan napas! Coba tantang "Menkopolsoskam bejad" ini,
apakah dia mampu membuktikan, bahwa "secara HUKUM, RMS telah melakukan
Pemberontakan"? "RI tidak punya legalitas apapun untuk menjadi NKRI, dengan
menganeksasi ACEH, MALUKU dan PAPUA (NIT)!" Bantah saya menurut hukum,
jika kamu bisa, Susilo Bambang Yudoyono! "i n t e g r a s i", adalah sebuah
"terminiologi lusuh" yang diguna kan NEGARA dan "laskar biadab beriman", untuk
menambal sulam KEJAHATAN mereka di daerah!
SOURCE: KOMPAS; DATE: 2001-11-26
Pengiriman pasukan berapa pun besarnya ke daerah-daerah konflik, menurut
Bambang, tidak akan berarti apa-apa bila prakarsa masyarakat tidak ada. Hingga kini
sekitar 50 batalyon dari unsur Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia(TNI) telah
dikirimkan ke beberapa daerah konflik (vertikal maupun komunal), seperti Poso,
Maluku, Kalimantan, Aceh, Irian, dan Atambua.
JOSHUA:
Masalahnya bukan terletak pada "kuantitas", tetapi pada "motivasi dan kualitas"!
Apakah "pasukan yang besar" itu dikirim ke daerah untuk "melindungi rakyat kecil",
ataukah untuk "menyumbat napas mereka yang sudah mengap-mengap menuntut
keadilan dan HAM"? (motivasi)! Apakah "pasukan yang besar" yang dikirim ke
daerah, memiliki "tingkat kedisiplinan dan ketaatan Sapta Marga yang
cukup"(kualitas), untuk "mengerti di dalam tindakan",bah wa mereka "dari rakyat dan
untuk rakyat", dan bukan "dari rakyat untuk Pemerintah"? Dua faktor inilah yang
menentukan, apakah "pasukan yang besar" itu akan "membela rakyat", atau
"membela para perusuh", yang "membiadab" atas nama Allah dan atas restu
NEGARA! Bukankah POSO dan KALIMANTAN tidak memiliki GAM, RMS atau OPM
(DPP)?
SOURCE: KOMPAS; DATE: 2001-11-26
"Jumlah itu sekitar 40 persen dari total batalyon di seluruh Indonesia. Itu berlebihan.
Sekali lagi, tanpa praarsa masyarakat, masalah tak akan terselesaikan secara
permanen," kata Bambang. Persoalan konflik komunal, antar-etnis, oleh Menko
Polkam dinilai telah sampai pada tahap yang mengerikan. Saling bantai dan
memerangi yang terjadi menunjukkan bahwa peradaban telah mengalami
kemunduran. "Konflik komunal harus dihentikan. Ini sangat penting, kita benar-benar
konsern," tegasnya.
JOSHUA:
Yang paling mengerikan, "Susilo Bambang Yudoyono", adalah "moral kamu", dan
"moral elit politik di dalam Pemerintahan NEGARA PARA PENJAHAT ini! Saya kutip
perkataan Prof. Dr. JE. Sahetapy, yang juga merupakan pepatah orang Maluku,
sehubungan dengan istilah "peradaban telah mengalami kemunduran", yang kamu
ucapkan di atas! IKAN MEMBUSUK, MULAI DARI KEPALANYA! Semoga nalar dan
akhlakmu masih cukup untuk memahami pepatah sederhana ini, "Susilo Bambang
Yudoyono"!
SOURCE: KOMPAS; DATE: 2001-11-26
Mengenai lamanya penanganan konflik, terutama konflik yang terkait dalam hubungan
daerah dengan pusat (vertikal), Bambang mengatakan, di mana pun tempat, konflik
vertikal akan berlangsung lama. "Kita ingin resolusi konflik dan rehabilitasi dibangun
dari masyarakat sendiri. Tidak top down seperti dulu," urai Bambang. (p07)
JOSHUA:
Tidak "top-down", berarti "bottom-up", kan Susilo Bambang Yuyono? Jika kamu
berkata benar, seharusnya kamu "turun ke daerah-daerah untuk menampung "bottom
aspirations" dan bukannya berkeliling untuk membual tentang masalah yang kamu
sendiri tidak becus melakukannya! Pengiriman Pasukan besar-besaran seperti ini,
hampir tidak memperlihatkan adanya "bottom-up" solution, tetapi lebih ke arah "huge
rock from upstairs, to crush the bottom flat to the ground"! Dalam kasus Konflik
Maluku, bisa terjadi pengecualian, jika pengedropan Pasukan yang besar bertujuan
untuk mengenyahkan "laskar biadab beriman" dari Maluku! Itupun amat-sangat saya
ragukan! Kamu lihat yang di bawah ini, Susilo Bambang Yudhoyono!
WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP
Senin 26 November 2001 15:50 UTC
PEMERINTAH INDONESIA AKAN KERAHKAN PASUKAN TAMBAHAN KE
DAERAH KONFLIK
Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono menambahkan bahwa rencana tersebut
ditujukan untuk mempercepat proses penyelesaian konflik secara damai.
SOURCE: JAKARTA POST; DATE: 2001-11-27
"The troops are expected to do their best to maintain the unity of the state and quell
any separatist demands," Matori told reporters after a working visit to the Army's
Special Force (Kopassus) Headquarters at Cijantung, East Jakarta.
JOSHUA:
Saya memang akan berpikir dua kali untuk percaya pada ucapan si "penghianat
PKB-demi kursi", seperti "Matori Abduldjahil" ini! Tetapi kalian, dua pembual dan
penipu besar, saling menelanjangi dusta masing-masing! Di mana di dunia ini, ada
"pengiriman pasukan besar-besaran, untuk mempercepat proses penyelesaian konflik
secara damai", Susilo Bambang Yudhoyono? Si Matori Abduldjahil, menjelaskan
bahwa pengiriman Pasukan besar-besaran bertujuan untuk "menumpas separatisme"!
Apakah nama gerakan separatis di POSO? Apakah si "Matori Abduldjahil" mampu
membuktikan RMS sebagai gerakan separatis, seandainya benar, bahwa RMSlah
dalang Konfik Maluku? Bagaimanakah si "Matori Abduldjahil, membantah "aneksasi
RI atas Papua", melalui "hasil Pepera yang dimanipulasi RI"? Bukankah Aceh tidak
termasuk RI, menurut Konvensi Internasional? Apakah "suku asli" Kalimantan, yang
bergolak melawan hinaan, intimdasi dan pemerasan" atas hidup, budaya dan
kekayaan alam mereka, adalah kelompok separatis? Kalian, PEMERINTAH yang
JAHAT, sekarang ketakutan, bahwa KEJAHATAN kalian atas "Theys H.Eluay dan
seluruh rakyat Papua, akan ditelanjangi di depan umum, lalu kalian menggunakan
dalih "separatis" untuk menindas dan menutup mulut rakyat Papua! Apa yang
dinamakan si "Susilo Bambang Yudhoyono" sebagai "konflik vertikal", selalu
disebabkan oleh PEMBUSUKAN DI KEPALA , yang dipenuhi dengan rencana JAHAT
karena dorongan "nafsu serakah"!
WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP
Namun para pengamat menilai bahwa bila dilaksanakan maka pengiriman pasukan
tambahan itu berarti Indonesia kembali menggunakan kekerasan untuk menumpas
separatisme. Hal ini dikhawatirkan justru akan membakar semangat separatisme dan
menimbulkan lebih banyak lagi perumpahan darah.
JOSHUA:
Di dalam NEGARA yang MEMBUSUK seperti ini, sebenarnya tidak ada yang
namanya "separatisme", jika dilihat dari sisi kemanusiaan, bahwa setiap manusia
berhak mencari dan menemukan penghidupan layak sebagai seorang manusia!
Ketidak-sejahtera-an rakyat kecil, yang bersumber pada KEJAHATAN PEMERINTAH
seperti "ketidakadilan, korupsi, penipuan, pemerasan dan penindasan", selalu harus
"diaminkan oleh rakyat, di dalam sengsara tak bersuara"! Otonomi Daerah hanyalah
semacam "permen" yang ditawarkan Pemerintah, agar Daerah sibuk mengulum dan
lupa berbicara! Isi dari Otonomi Daerah bukanlah untuk kepentingan dan
kesejahteraan Daerah, tetapi "alat adu domba tersamar, yang akan menimbulkan
Konflik interest antar jenjang Pemda, sehingga Pemerintah Pusat harus turun tangan
sebagai penengah, sambil membawa "kuku-kuku Pusat" untuk kembali
mencengkeram Daerah! Ketika, rakyat sadar dan protes, PEMERINTAH yang JAHAT
ini sudah siap dengan "dua terminology terkutuk", "i n t e g r a s i" dan "s e p a r a t i
s", untuk menumpahkan darah rakyat kecil, yang sudah hampir kering tersedot ke
Pusat! Rakyat harus tatap bodoh! Jika terlalu pintar, nyawanya diincar"!
Itulah inti "strategi laknat" dari PEMERINTAH yang JAHAT, yg. coba ditutup-tutupi
oleh si "Susilo Bambang Yudhoyono", yang "miskin susilo", dengan berkeliling
menjual bualan konyolnya!
Salam Sejahtera!
JL.
|
