KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
Website: www.ekon.go.id
SIARAN PERS
Jakarta, 5 Maret 2002
KEBIJAKAN MENKO PEREKONOMIAN UNTUK PERCEPATAN
PEMULIHAN EKONOMI DI MALUKU
Pada hari Selasa, 5 Maret 2002 telah diselenggarakan Rapat Kerja Percepatan
Pemulihan Ekonomi Maluku yang dipimpin oleh Menko Perekonomian. Hadir dalam
pertemuan itu Menko Kesra, Menperindag, Gubernur Maluku dan wakil-wakil
Kementerian dan Instansi Pemerintah Daerah yang terkait.
Latar belakang pertemuan itu adalah dengan memanfaatkan dan menjaga momentum
hasil-hasil yang dicapai pada Pertemuan Malino, maka dilakukan upaya-upaya
pemulihan ekonomi yang dirasakan mendesak. Selain itu, mengingat sifatnya yang
lintas sektoral maka Pemerintah melakukan konsolidasi dan koordinasi dengan
sebaik-baiknya dalam merencanakan dan menerapkan program pemulihan ekonomi di
Maluku.
HASIL RAKER
Sebagai hasil rapat kerja itu, Menko Perekonomian telah mengeluarkan kebijakan
pokok dalam tindaklanjut program pemulihan ekonomi di Maluku:
1 Tim Ekonomi Pemerintah, bersama-sama dengan instansi-instansi terkait dalam
koordinasi Menko Polkam dan Menko Kesra serta Pemerintah Daerah dan
Masyarakat Maluku, mendorong segala upaya pemantapan perdamaian dan
percepatan pemulihan ekonomi;
2 Tim Ekonomi Pemerintah, bersama-sama dengan seluruh instansi pemerintah
lainnya, mendorong dan mengkoordinasikan pemanfaatan APBN tahun 2002 untuk
Maluku agar efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang
mendesak, serta mempersiapkan koordinasi persiapan penyusunan APBN tahun
2003 untuk Maluku; dan
3 Tim Ekonomi bekerjasama dengan Bank Indonesia mendorong dan
mengkoordinasikan dukungan lembaga keuangan, perbankan dan permodalan, serta
pelaku ekonomi agar ikut serta memulihkan perekonomian di Maluku.
Sebagai tindaklanjut kebijakan yang pertama di atas, maka dalam rapat-rapat
koordinasi dari ketiga Menko diupayakan agar segala kebijakan, program dan proyek
bantuan pembangunan dikoordinasikan bersama sehingga tercapai pada sasaran
yang diinginkan yaitu mantapnya perdamaian dan pulihnya perekonomian masyarakat
di Maluku.
Untuk kebijakan kedua, Tim Ekonomi Pemerintah bekerjasama dengan Bappenas
akan melaksanakan kegiatan-kegiatan koordinasi yang bertujuan memanfaatkan dana
APBN 2002, dan persiapan penyusunan APBN 2003 untuk Maluku. Perhatian jangka
pendek difokuskan dalam pembangunan enfrastruktur fisik baik untuk memulihkan
maupun menunjang sarana perekonomian dan keamanan.
Untuk kebijakan ketiga akan diselenggarakan pertemuan-pertemuan yang
mengikutsertakan Perbanas, Himbara, Perbarindo, Kadin, Kadinda, Ardin, serta
lembaga keuangan, perbankan dan permodalan dalam upaya mendorong
keikutsertaan lembaga keuangan dan perbankan dalam upaya pemulihan dunia usaha
di Maluku.
Seluruh upaya percepatan pemulihan ekonomi ini dilakukan secara bersama-sama,
baik perencanaan maupun pelaksanaannya, dengan masyarakat dan Pemerintah
Daerah Maluku.(end)
|
