HTML pages
designed &
maintained by
Alifuru67
Copyright ©
1999/2000
1364283024
& 1367286044
|
|
|||||
|
|
||||
Saatnya PBB Turun Tangan Atasi Konflik Maluku
Ambon, Siwalima (23/01/01) - Sosiolog Universitas Indonesia, Dr Thamrin Tomagola menilai sudah saatnya Perserikatan Bangsa-Bangsa turun tangan guna melerai konflik Maluku yang merupakan civil war terdahsyat di dunia. "Dibandingkan Bosnia saja, perang di sana lima tahun memakan korban 10.000 jiwa, PBB turun tangan. Sementara, Maluku baru dua tahun saja, korbannya hampir 8.000 jiwa dan yang mengungsi lebih dari 350 ribu jiwa. Pemerintah Indonesia sepertinya tak sanggup mencari solusinya," kata Thamrin, yang dihubungi Siwalima di kediamannya di Jakarta, melalui telepon semalam.
Menurut Tomagola, jika konflik Maluku tidak diselesaikan maka limbahnya bisa menjalar ke daerah lain di Indonesia. "Yang paling urgen yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Penguasa Darurat Sipil (PDS) perlu mengeluarkan laskar jihad yang masih berada di Ambon. Dulu ada 6.000 laskar jihad sekarang tinggal 2.000 orang. Itu harus dipulangkan dan perlu juga dilacak anggota militer baik itu TNI/Polri desersi yang masih berkeliaran di Maluku," saran Tomagola.
Ditambahkannya, dirinya bersama-sama dengan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) telah mengirimkan surat kepada Sekretaris Jenderal PBB, Koffi Annan. "Intinya kami meminta uluran tangan dunia internasional khususnya Sekjen PBB guna mengirimkan utusan khususnya guna melihat secara langsung kondisi daerah Maluku," tandasnya.
Tomagola mengatakan jika berbicara secara riil berdasarkan fakta dilapangan, dari tiga bagian Maluku secara geografis yaitu Maluku Utara, Maluku Tengah dan Maluku Tenggara, hanya tinggal Maluku Tengah yang masih bergolak. Maluku Utara dan Maluku Tenggara relatif sudah aman. "Bahkan di Maluku Tenggara upaya itu kini sudah mencapai tahap rekonstruksi sosial. Jaringan perekat sosial yang hancur mulai ditata kembali dengan melibatkan tokoh-tokoh agama," katanya.
Sementara di Utara, berdasarkan perkiraan kasar, 80 persen wilayahnya sudah aman. Kedua pihak yang biasa disebut kelompok merah dan putih atau Acang dan Obet, sudah sepakat untuk meng-hentikan pertikaian secara fisik. Hanya saja, 20 persen kelompok masyarakat lainnya dari kedua belah pihak, masih tetap menyimpan berbagai senjata. Niatnya sebenarnya hanya untuk jaga-jaga. "Tapi hal itu sangat rentan, sebab jika provokasi masuk, bukan tidak mungkin di wilayah tersebut perang dapat kembali pecah," katanya.
Kondisi yang demikian tidak terjadi di Maluku Tengah. Menurutnya di daerah-daerah Maluku Tengah, terutama Ambon, Lease dan sebagian kecil Seram masih terjadi kejar-kejaran di laut antara kedua kelompok itu. "Baku tembak Sering susah dihentikan aparat keamanan sehingga jatuhnya puluhan korban dan tetesan darah terus terjadi dan tidak dapat dihindari," jelasnya.
Ada banyak faktor yang menyebabkan semua itu terjadi, yang membedakan Maluku Tengah dengan Maluku Utara dan Tenggara. Pertama di kedua wilayah Maluku selain Maluku Tengah, telah ada pembagian teritorial yang jelas antara kelom-pok merah dan putih. 'Sebenarnya pembagian ini juga sudah ada di bumi manise Ambon, tetapi mengapa perang masih terus terjadi, tentunya ada faktor lain yang menyebabkan itu," ujarnya.
Faktor kedua adalah faktor efektifitas penguasa darurat sipil. Di Maluku Utara, penguasa darurat sipilnya adalah seorang Mayor Jendral (Gubernur Maluku Utara, Mayjen Muhyi Effendi), sehingga secara struktural penguasa itu bisa bertindak efektif dilapangan karena dia bisa memerintah orang-orang dibawahnya.
Faktor ketiga menurut Tomagola adalah adanya unsur luar yang masuk. Unsur luar yang masuk ke wilayah Maluku ada dua, yaitu Laskar Jihad dan tentara yang disersi. "Di Maluku Utara, jumlah laskar jihad yang masuk hanya 200 orang. Mereka tidak melakukan kekerasan tapi lebih pada kegiatan sosial dan dakwah. Tentara disersi juga tidak ada di wilayah ini," katanya.
Sementara di Ambon dan Saparua, jumlah Laskar Jihad yang masuk ada 2000 orang. Sementara oknum TNI/Polri yang disersi mencapai 280 orang. "Ini besar sekali. Selain itu, di Maluku Tengah, mereka juga ikut memprovokasi kegiatan untuk mengadu domba masyarakat," ujarnya.
Menyangkut rumusan solusi, Tomagola mengakui rumusan untuk solusi itu tetap ada. Selain dengan penggantian penguasa darurat sipil dan pengembalian tentara yang disersi ke kesatuannya, adalangkah simultan yang harus dilakukan. "Elit di pusat dalam hal ini di Jawa dan terutama di Jakarta yang selama ini bermain, harus berhenti memainkan rakyat Maluku. Sejauh ini sudah banyak bukti yang menunjukkan hal tersebut. Aliran dana dari Jawa yang masuk kepada Laskar jihad dan tokoh-tokoh agama di Maluku serta para tentara yang disersi itu nyata sekali terlihat," jelasnya.
Pendanaan itu, menurut Tomagola selain dilakukan kelompok militer yang sakit hati, kelompok rezim Orde Baru yang terkait dengan Golkar, juga dilakukan kelompok Islam modern progressif (progressive modern moslem movement) yang selama ini dikenal sebagai rival kelompok Islam tradisional yang diwakili Gus Dur. "Kelompok sejenis ini ada pada barisan ICMI atau HMI," ujarnya.
Kelompok-kelompok itu berusaha mengambil keuntungan dengan "bermain" di Maluku. Tujuannya satu, destabilisasi pemerintahan. Dilihat secara politik, ekonomi dan militer jelas mereka memiliki tujuan terencana untuk menjatuhkan pemerintahan. Bahkan, dilihat secara ekonomi, kelompok yang terkait dengan Orde Baru ini punya tujuan yang lebih luas. "Kelompok Orde Baru yang memilik utang begitu besar terhadap negara ini sengaja melakukan hal itu di Maluku. Dengan terciptanya terus kerusuhan, mereka mengandalkan alasan tidak dapat beroperasi, setelah itu mereka berharap dinyatakan pailit sehingga dapat dibebaskan dari hutang-hutang," jelasnya. (lai)
Received via email from : Izaac Tulalessy Wartawan Harian Umum Siwalima
Copyright © 1999-2001 Ambon Berdarah OnLine * http://www.go.to/ambon
HTML pages designed and maintained by Alifuru67 * http://www.oocities.org/maluku67
Send your comments to alifuru67@egroups.com