Berita Utama Waspada, 24 September 1999.

CONTENTS

BERITA UTAMA WASPADA JUMAT, 24 SEPTEMBER 1999

Mendagri: Aceh Tanpa Referendum

JAKARTA (Waspada): Mendagri Syarwan Hamid mengakui adanya kesalahan masa lalu dalam menangani masalah Aceh dengan hanya menitikberatkan pada pendekatan keamanan. Kini, harus ada semacam toleransi khusus untuk menanganinya. Tetapi, toleransi itu tidak termasuk referendum.

"Kita menyadari bahwa terhadap Aceh harus ada semacam toleransi, karena kesalahan kita menangani kasus ini di masa lalu. Tapi, toleransi ini ada batasnya. Berhentilah berpikir tentang referendum. Toleransinya tidak sampai di situ," tandas Syarwan di Bina Graha Jakarta, Rabu (22/9).

Pemerintah sudah memperlihatkan komitmen sangat kuat untuk menyelesaikan masalah ini, sesuai aspirasi rakyat Aceh. Antara lain, mensahkan undang-undang mengenai keistimewaan Aceh, peran ulama dan adat, peran pendidikan dan agama.

"Dulu hanya tiga. Itu dijabarkan oleh mereka secara mandiri. Inilah yang sebenarnya dulu kita lupakan," kata Syarwan. "Sekarang kita jawab dengan undang-undang itu. Kita berharap dengan menyentuh itu, kekecewaan sebagian besar masyarakat bisa dihapus. Bahwa ada kelompok-kelompok yang kurang puas, bisa dimengerti," paparnya.

Sementara itu, menyangkut pelantikan anggota DPR pada 1 Oktober yang kemungkinan menghadapi kendala, mengingat sebagian besar DPRD diselimuti masalah internal, Syarwan mengatakan, hingga kini pemerintah terus memantau dan mengikuti secara aktif proses yang berjalan di Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hingga kemarin, susunan anggota DPRD di 24 provinsi sudah ditandatangani, kecuali Aceh dan Sulteng, dan tidak ada anggota DPRD Timtim.

Jika konflik tidak berkepanjangan, Syarwan yakin pelantikan anggota DPR/MPR bisa tepat waktu. Kalau nantinya ada beberapa utusan daerah yang belum terlantik, bisa disusulkan.

Menanggapi usul percepatan Sidang Umum MPR, Syarwan menyatakan, pelaksanaannya harus dimulai dengan modifikasi terhadap ketentuan yang ada dan harus lewat konvensi antara partai-partai besar.(ant)
----------end----------