MEDAN -- Setelah sempat tertunda gara-gara tidak ada rekomendasi
dari Pemda Sumut, Kongres Mahasiswa Pemuda Pelajar dan Masyarakat Aceh
-- lazim disebut sebagai Kongres Masyarakat Aceh (KMA) -- akhirnya akan
dilaksanakan juga, 30 April - 4 Mei di Medan. Kongres ini tidak
mengundang pihak Pemerintah RI maupun Gerakan Aceh Merdeka (GAM), meski
tujuannya untuk menyelesaikan masalah Aceh.
Kepastian KMA itu disampaikan panitia kepada wartawan di Medan,
kemarin. ''Kami sudah mendapat rekomendasi dari Pemda Sumut,'' kata
Noernikmat, kemarin. Sebagaimana rencana awal, kongres selama lima hari
yang direncanakan akan dihadiri sekitar 600 peserta itu, nantinya tetap
akan menghadirkan sejumlah narasumber. Antara lain Ketua MPR Amien Rais,
Menteri Negara Otonomi Daerah Ryaas Rasyid, dan beberapa tokoh Aceh dari
kalangan akademisi lainnya.
Meski belum ada konfirmasi positif dari tokoh-tokoh nasional yang
akan hadir dalam kongres tersebut, pihak panitia optimistis mereka akan
hadir. Alasannya, sejak awal kongres yang diadakan oleh para warga Aceh
di rantau ini, telah banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak. Pihak
panitia juga yakin kelompok-kelompok strategis -- ulama, santri,
mahasiswa, pelajar, cendekiawan, pemuka adat, pengusuaha, pedagang --
akan hadir dalam kongres.
Perihal tidak diundangnya pemerintah dan pihak GAM, menurut
Noernikmat, memang disengaja agar hasil kongres bisa lebih merupakan
suara rakyat Aceh. ''Kecuali itu, yang menjadi korban selama ini
kan rakyat Aceh. Jadi, biarkanlah rakyat Aceh sendiri yang
mencari solusi penyelesaian masalah yang telah berlarut-larut dan
mengambil korban harta dan jiwa ini,'' tandasnya menjawab pertanyaan
Republika.
Tentang legitimasi kongres yang dipertanyakan banyak pihak,
Noernikmat tidak begitu mempedulikannya. Ia mengatakan, kongres ini
semata-mata dilakukan sebagai panggilan kemanusiaan, agar di Aceh tidak
ada lagi pembunuhan, pelanggaran HAM dan pertumpahan darah. Kongres,
kata Noernikmat lagi, akan membentuk suatu badan, yang diharapkan bisa
menjadi wakil kelompok masyarakat dalam menyelesaikan masalah Aceh, baik
dengan pihak GAM maupun dengan Pemerintah RI.
Sampai kemarin belum terdengar reaksi dari kelompok GAM tentang
rencana KMA itu. Yang pasti, sebelumnya Panglima AGAM, Tengku Abdullah
Syafi'ie, melarang rakyat Aceh menghadiri kongres di Medan tersebut.
Alasannya, kongres itu hanya untuk kepentingan bisnis sekelompok orang
tertentu, dengan memanfaatkan konflik Aceh. Gara-gara larangan ini pula,
dikhawatirkan banyak pihak yang tidak akan hadir dalam KMA yang berbiaya
Rp 500 juta ini. n nin