18 Tewas, 28 Luka di Maluku
AMBON -- Menjelang kunjungan Wapres Megawati ke Maluku Utara hari
ini, kerusuhan masih saja membakar kawasan Maluku hingga kemarin.
Pertikaian berdarah kembali terjadi di Kecamatan Pulau Haruku -- di
antara P Ambon dan P Seram -- dan melibatkan empat desa: Kabauw dan
Ruhumony di satu pihak, dengan Haruku dan Sameth di pihak lain.
Pangdam XVI/Pattimura Brigjen Max Markus Tamaela mengatakan pihaknya
telah mendata 18 korban tewas, 28 luka berat, serta puluhan rumah
terbakar. Menurut Pangdam, dia mendapat laporan tentang kerusuhan pada
pukul 06.00 WIT kemarin.
Kekuatan aparat setempat, tuturnya, sempat kewalahan mengatasi
keadaan. Aparat keamanan baru bisa menguasai keadaan setelah dikerahkan
bala bantuan yang diterjunkan dengan helikopter Puma milik TNI-AL ke
lokasi pertikaian. ''Sekitar pukul 10.00 WIT bantuan pasukan itu telah
dikirim untuk membantu mengatasi kerusuhan,'' papar Pangdam.
Pertikaian serupa yang tak kalah sengit juga terjadi di Masohi, ibu
kota Kab Maluku Tengah. Namun, sejauh ini belum ada informasi resmi
tentang penyebab terjadinya kerusuhan termasuk korban jiwa dan harta
benda.
Menanggapi laporan adanya korban massa akibat tembakan aparat,
Pangdam mengatakan hal itu akan diselidiki oleh tim investigasi. ''Saya
belum dapat informasi detail, tim investigasi yang akan mencari fakta
dan menggali dari masyarakat dan korban,'' katanya.
Kepada masyarakat, Pangdam mengimbau agar tak terprovokasi pertikaian
terakhir di Kec Haruku, Kab Maluku Tengah, kemarin itu. ''Kami menyikapi
semua kejadian, termasuk di Haruku dengan lebih terkoordinasi,'' kata
Pangdam dalam jumpa pers di kediamannya, kemarin.
Ia berjanji akan mengirim tim investigasi untuk menyelidiki
pertikaian di Haruku. Ia menyayangkan pertikaian itu masih terjadi juga,
padahal sudah ditempatkan satu peleton TNI dan satu peleton Brimob di
wilayah itu. ''Saya minta pertanggungjawaban pasukan pengaman di sana.
Tim investigasi yang paling lambat tiba besok pagi di lokasi akan
mencari data untuk menentukan langkah selanjutnya,'' katanya.
Pangdam mengharapkan bantuan masyarakat untuk menjaga kondisi
keamanan yang sudah mulai tenang, khususnya di Kodya Ambon, berkaitan
dengan kunjungan Wapres ke Maluku. ''Saya imbau masyarakat menjaga
situasi yang telah terbangun sekarang, jangan lagi mencoba-coba membuat
situasi yang lebih buruk dari sekarang,'' katanya.
Ia juga berharap kunjungan Wapres Megawati membawa hasil bagi
penyelesaian berbagai masalah di Maluku, sehingga situasi keamanan
kembali seperti semula. Tentang dugaan peristiwa Haruku untuk
menggagalkan kunjungan Wapres Megawati, Pangdam menolak memberi
komentar. ''Saya tidak ingin mengait-ngaitkan dan mengandai-andaikan,
yang jelas kita akan cek,'' katanya.
Dalam kesempatan itu, Pangdam juga mengungkapkan kondisi keamanan
Pulau Ambon sampai kemarin terkendali dengan baik, tidak ada
permasalahan menonjol. ''Hanya, tadi ada keributan kecil di daerah mulai
Pos Kota hingga ke depan Amplas,'' paparnya.
Ia menambahkan aparat keamanan dapat cepat mengatasi perkelahian
tersebut dan situasi dapat dikendalikan dengan baik. Sedangkan situasi
Maluku Utara, katanya, juga tidak ada yang menonjol, karena aparat
keamanan sudah menyekat semua daerah rawan di sana.
Ia juga menjelaskan soal razia dan patroli keamanan sudah dilakukan
demi mengantisipasi rencana kunjungan Wapres ke Ambon sore ini. Aparat
keamanan, ujarnya, telah menyita 23 mortir modifikasi, empat pistol
rakitan, empat pucuk senjata rakitan laras panjang, 165 butir panah,
enam bom molotov, dan dua karung bahan bom molotov.
Ia menegaskan pihaknya akan melakukan tindakan tegas dengan
mengenakan sanksi terhadap masyarakat yang ketahuan menyimpan dan
memiliki senjata api dan rakitan. ''Besok telah diberlakukan sanksi,
apabila ditemukan adanya masyarakat yang masih membawa [senjata] akan
ditangkap dan dikenakan hukuman,'' katanya.
Situasi Kodya Ambon hingga pukul 16.00 WIT tenang, aktivitas dalam
kelompok terjadi secara normal, bahkan lalu lintas di beberapa pasar
seperti Pasar Lama terlihat agak macet. Arus lalu lintas di Jl Sultan
Babullah dan Jl Dr Tamaella juga normal. Aktivitas masyarakat di
beberapa kampung seperti Waihaong, Soabali, Kuda Mati, Batu Gajah, dan
beberapa kampung di pusat kota Ambon juga lancar.
Bahkan, di depan Masjid Al Fatah Ambon, terpampang spanduk hijau
bertuliskan ucapan selamat datang kepada Wapres Megawati serta suaminya
Taufik Kiemas yang juga akan berkunjung ke masjid tersebut.
Melihat perkembangan konflik Maluku yang telah menjadi pembantaian
terhadap ribuan warga Muslim, Sekretaris Umum Organisasi Pusat Ikatan
Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Adi Sasono minta pemerintah tak
menerapkan standar ganda. Menurutnya, pemerintah harus bertindak adil.
Adi menambahkan keadilan dalam penanganan kerusuhan itu bukan melulu
bagi Ambon atau Maluku, melainkan di seluruh tanah air. Dari itu, tim
pencari fakta harus segera dibentuk. Jika tidak, maka Aceh, Ambon, dan
Maluku Utara, akan menorehkan sejarah yang terus-menerus berdarah bagi
bangsa ini.
''Bila untuk kasus Mataram diberlakukan tembak di tempat bagi
perusuh, hal yang sama juga harus diberlakukan untuk kasus Maluku Utara
dan kasus lainnya. Jangan seperti tidak peduli dan hanya bisa berkata
'silakan selesaikan sendiri','' kata Adi di sela-sela seminar nasional
'Reaktualisasi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi
Kitabullah,'' di Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar), Sabtu (22/12).
Menurut Adi, tim pencari fakta sangat perlu. Ini untuk menunjukkan
kepada rakyat bahwa pemerintah telah berlaku adil dan jujur kepada
rakyatnya. Saat tim pencari fakta itu dibentuk, ketika itu pula
pemerintah harus berupaya secara sungguh-sungguh untuk tidak lagi
menerapkan standar ganda.
Standar ganda yang tampak sekarang ini, menurut Adi, tak lebih dari
penampilan sikap tidak adil pemerintah. Di situ terasa, katanya, bahwa
umat Islam selalu terpojok. ''Jika di Mataram diberlakukan tindakan yang
tegas, hal yang sama juga harus diberlakukan di daerah lain.''
Adi juga menyayangkan, untuk kasus Maluku Utara, jumlah korban yang
dibantai cenderung ditutup-tutupi bahkan dikurangi dari data yang
sesungguhnya. Itu beda dengan kasus Mataram yang semua korban dibeberkan
secara jelas.
''Tragisnya lagi, pemerintah terhadap kasus Maluku Utara sampai
sekarang belum berniat menyampaikan ucapan belasungkawa atau duka cita,
mengirim tim pencari fakta, mendudukkan persoalan, serta mengambil
keputusan tegas,'' tambahnya.
Pernyataan pemerintah dan sikap yang mendua itu, menurut Adi, telah
melukai hati umat Islam. ''Standar ganda tidak akan mampu menciptakan
rasa adil di hati masyarakat, bahkan sebaliknya justru bisa memicu
berbagai tindakan kekerasan, karena masyarakat merasa tidak dihormati
dan aparat tidak menegakkan hukum,'' jelasnya.run/ant/rul