Update: 00.³⁰ Wib Senin,  24  April 2000

Laga Tembak di Kluet

Serambi-Tapaktuan
kelompok sipil bersenjata memberondong satu truk yang mengangkut Brimob BKO dalam perjalanan dari dari Posnya di Desa Terbangan ke markasnya di Mapolsek Kluet Utara, Kutafajar, pada Jumata (21/4) malam. Berondongan itu segera mendapat balasan hingga terjadi laga tembak yang mengakibatkan seorang dari kelompok penyerang tewas dan satu Brimob mengalami luka-luka.
Kapolres Aceh Selatan, Letkol Pol T Kemala melalui Wakapolres, Mayor Pol Drs Supriadi Djalal yang dihubungi Serambi, Minggu (23/4), menjelaskan, seperti biasanya, pada saat hendak pulang ke markasnya di Kutafajar (Mapolsek) --setelah diaplus dengan pasukan yang lain -- Brimob selalu melakukan patroli di jalan. Tiba-tiba sesampai di kawasan Desa Ujong Padang Asahan, truk tersebut diberondong sipil bersenjata dari semak-semak pinggir jalan raya --kawasan tanpa penghuni.
Aparat langsung melakukan pembalasan sehingga terjadi kontak senjata beberapa menit. Dalam laga senjata itu menyebabkan seorang anggota Brimob dari Resimen I, Serda Pol Adi Prasetyo mengalami luka tembak bagian betis kiri. Pada saat itu juga korban langsung dilarikan ke RSU dr Yulidin Away, Tapaktuan. Sedangkan, anggota Brimob lainnya terhindar dan selamat.
Sedangkan, korban yang jatuh dari sipil bersenjata baru diketahui, Sabtu (22/4) dinihari sekitar pukul 01.30 WIB. Setelah pihak aparat kembali ke lokasi kejadian. Saat aparat melakukan penyisiran di sekitar lokasi ditemukan mayat dengan luka tembak bagian kepala. Korban yang ditemukan itu diduga keras orang yang melakukan pemberondongan terhadap truk Brimob sebelumnya.
Korban diidentifikasi bernama M Din alias Nek Tu (27) warga Desa Teupin Gajah, Kluet Utara. Bersamanya juga ditemukan sebuah tas loreng berisikan 50 puluh butir peluru, 2 magazen, satu jimat, dan obat-obatan. "Selain itu di sisi korban juga ditemukan satu senpi (senjata api) jenis FN," jelas Mayor Supriadi Djalal.
Korban dibawa ke RSU Tapaktuan. Kemarin sekitar pukul 11.00 WIB mayatnya dijemput keluarga untuk dikebumikan. (tim)
 

Serambi-Lhokseumawe
Polsek Lhoksukon dan Kantor Camat Dewantara, Aceh Utara, Minggu (23/4) siang kemarin, digranat. Namun, dalam kedua insiden tersebut tidak ada korban jiwa. Sedangkan di Cot Girek, Syarkawi (30), karyawan PTPN-I, Sabtu (22/4) malam, sekitar pukul 23.30 WIB tewas ditembak di depan rumahnya kawasan Desa Krueng Keueh, Kecamatan Cot Girek.
Penggranatan di Lhoksukon dan Krueng Geukueh terjadi dalam selang waktu 15 menit. Peristiwa pertama berlangsung pukul 11.15 WIB ketika tiba-tiba sebuah granat yang diduga dilempar dari sebuah truk atau balik truk mengejutkan keramaian warga yang sedang berbelanja. Granat meledak sekitar 30 meter dari pos jaga atau sekitar 40 meter dari ruang kerja Kapolsek setempat, Lettu Pol Audi Charmy.
Penggranatan itu, merupakan yang kedua kalinya menimpa Mapolsek Lhoksukon. Insiden pertama terjadi 15 Pebruari lalu, sekitar pukul 20.00 WIB. Kala itu, seorang anggota Polsek Serma Alimuddin meninggal setelah mendapat perawatan di Medan, sedangkan dua lainnya Serma Pol Ibrahim Is dan seorang temannya luka serius.
15 Menit pasca penggranatan Polsek Lhoksukon, keramaian hari peukan Krueng Geukueh mendadak berubah menjadi kepanikan ketika satu suara granat yang menghantam Kantor camat Dewantara menggelegar di kawasan industri pupuk tersebut.
Kapolres Aceh Utara Letkol Pol Drs Syafei Aksal yang didampingi Kapten Pol Drs AM Kamal memastikan tidak ada korban jiwa dalam penggranatan dimaksud. Namun, beberapa bagian ruangan kantor camat berantakan setelah granat yang diperkirakan dilempar dari arah belakang kantor jatuh di atas atap ruang piket. Pihak kepolisian mengklaim, penggranatan itu dilakukan oleh kelompok GAM.
Keterangan diperoleh Serambi di Lhoksukon menyebutkan, granat itu meledak persis dalam saluran pembuang depan Mapolsektif. Akibat hantaman granat, lumpur di dalam saluran berhamburan sampai ke dinding kantor Polsek. Namun tidak seorang pun anggota polisi yang terkena sepihan.
Peristiwa mengejutkan itu tidak sempat terlihat warga sekitarnya, namun sumber di kepolisian mengatakan granat itu diperkirakan dilempar dari dalam truk. Sehingga sejumlah truk dan mobil pribadi yang melintasi jalan Banda Aceh- Medan diperiksa.
Sebagian anggota Brimob yang bertugas di kecamatan itu mencoba mengejar pelaku aksi peledakan itu sampai beberapa kilometer ke arah Lhokseumawe dan Matangkuli. Namun, tidak ditemukan petunjuk berarti.
Wakil Panglima GAM Wilayah Pase, Abu Sofian Daud, melalui telepon tadi malam membantah pihak GAM sebagai pelaku aksi itu. Ia menegaskan, semua ledakan granat yang terjadi di Aceh Utara atau di Wilayah Pase, akhir-akhir ini, bukan aksi GAM. "Tampaknya, ada kelompok lain yang tengah bekerja untuk menciptakan Aceh tidak aman," katanya.
Pada saat penggranatan terjadi, baik di Lhoksukon maupun Krueng Geukueh, pemilik toko spontanitas menutup usahanya. Sementara warga yang tengah berbelanja berlarian tak menentu arah. Sehingga dalam sekejap kedua ibukota kecamatan itu sepi. (tim)
 

Serambi-Lhokseumawe
Arus lalulintas dari dan ke Medan-Banda Aceh, Sabtu (22/4) malam hingga Minggu (23/4) pagi kemarin, mengalami gangguan serius selama 10 jam lebih akibat sekelompok orang bersenjata api merobohkan gapura tapal batas Kabupaten Aceh Utara-Pidie di Desa Meurah, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, hingga merintangi badan jalan.
Pengrusakan gapura yang terbuat dari besi itu, menurut Kapolres Aceh Utara Letkol Pol Drs Syafei Aksal, dilakukan kelompok yang beranggotakan lebih dari 15 orang sekitar pukul 22.00 WIB. Ia yang didampingi Perwira Penghubung Penerangan, Kapten Pol Drs AM Kamal menambahkan, perusakan itu dilakukan dengan menggunakan gergaji besi yang digerakkan mesin.
Akibat penggergajian itu, besi gapura roboh dan menutup badan jalan. Robohan itu, kata kapolres, baru berhasil disingkirkan aparat keamanan sekitar pukul 08.00 WIB Minggu.
Sebelum teratasi, arus lalulintas dari Medan maupun Banda Aceh dialihkan melalui jalan alternatif lewat ruas Matang, Samalanga ke Bandar Baru. Sejauh ini kapolres belum dapat menyimpulkan motif penghalangan arus lalulintas dimaksud. "Yang pasti ini merupakan perbuatan orang-orang kurang kerja yang sudah menderita kelainan hidup. Sehingga maunya mengganggu kelancaran kehidupan orang lain," ungkap kapolres geram.
Seorang sopir minibus yang berangkat dari Banda Aceh menuju Medan menyebutkan, gapura perbatasan kabupaten yang dirintangi di atas badan jalan mengakibatkan terkonsentrasinya kendaraan di Kecamatan Salamanga Kabupaten Bireuen dan wilayah Pidie. "Kami terlambat tiba di Lhokseumawe sampai tiga jam," ungkap Edo (29) kepada Serambi di Lhokseumawe, siang kemarin.
Menurutnya, kendaraan baru bisa melanjutkan perjalanan setelah aparat kepolisian turun tangan memindahkan robohan gapura ke pinggir jalan. Begitupun, masyarakat yang terjaring kemacetan sangat menyesalkan tindakan yang mengganggu para pengguna jalan. "Bagaimana seandainya di antara para penumpang ada orang sakit yang segera membutuhkan perawatan. Siapa yang akan bertangung jawab," gugat seorang penumpang minibus. (tim)
 
 
 

Serambi-Banda Aceh
Gubernur Syamsuddin Mahmud menegaskan, pemerintahan sekarang ini ingin segera menyelesaikan permasalahan yang ditinggalkan rezim orde baru, sesuai dengan keinginan rakyat. Namun, sebelum permasalahan itu selesai, muncul pula permasalah baru dengan isu yang sangat strategis, di antaranya masalah HAM, keadilan, penegakan hukum, KKN, dan primordialisme.
Penegasan itu disampaikan gubernur pada pembukaan rapat koordinasi pimpinan daerah, di Banda Aceh, Sabtu malam. Rapat diikuti Wakil Gubernur, Sekwilda, para Bupati/Walikotamadya, para Kakanwil, dan para kepala dinas di Daerah Istimewa Aceh.
Kepada semua pihak, gubernur meminta agar dengan cepat melakukan analisis, membangun konsensus untuk menciptakan rambu-rambu sebagai acuan bersama, sehingga dapat menentukan skala prioritas dalam menangani masalah yang sangat kompleks.
"Sebab, tanpa adanya rambu-rambu itu kita akan terjebak dalam suatu lingkaran yang tiada ujung pangkal. Dan, itu dapat berakibat, kita semua sebagai kekuatan saling curiga, yang pada gilirannya akan menggagalkan upaya reformasi yang telah bergulir sekarang ini," kata Gubernur Syamsuddin Mahmud.
Supremasi hukum, katanya, menjadi rambu penting. Penegakan hukum harus dikedepankan dan mendapat prioritas utama, sehingga lembaga peradilan harus bebas dari pengaruh institusi di luar badan pengadilan.
Pengargaan terhadap hak-hak azasi manusia, salah satu atribut yang memberikan koridor kemanusiaan. Peningkatan harkat, derajat, dan martabat manusia menjadi sasaran utama dan hak azasi senantiasa dihargai.
Penghargaan atas hak azasi, antara lain terefleksi dalam artikulasi pengembangan peranserta rakyat dalam berbagai strata dan struktural sosial. Dalam persoalan ini juga harus ada pemahaman kemanusiaan secara mendasar dengan visi kemanusiaan yang benar dan baik. Sebab, apabila tidak akan terjebak pada konflik politik yang berkepanjangan.
Menurut Gubernur Syamsuddin, agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam penyelenggaraan negara harus dihayati dan dijalankan serta diamalkan baik oleh aparat pemerintah maupun warga masyarakat, sehingga tatanan kehidupan manusia berlangsung aman, tertib dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ketiga hal tersebut, tegas gubernur, harus benar-benar dipahami sehingga derap penyelenggaraan pemerintah secara simultan dapat berlangsung secara harmonis dan sekaligus akan tercapai dan tumbuhnya kepercayaan rakyat.
Dengan era dan fenomena baru sekarang ini, keterlibatan masyarakat menjadi dominan. Hal ini didorong iklim demokratis dan keterbukaan. Pemerintah saat ini terposisi untuk lebih bersifat mendorong dan menfasilitasi sedangkan masyarakat tampil menjadi sosok pionir utama. Gambaran ini merupakan asset budaya yang menjadi modal untuk berprosesnya perubahan-perubahan di masyarakat.
Dalam Rakor Sabtu malam, Gubernur juga menyinggung tentang pengisian keanggotaan DPRD di daerah otonom baru, seperti Kabupaten Bireuen dan Simeulue mengacu kepada hasil Pemilu 1999 lalu tanpa dilaksanakan pemilu lokal. "Untuk ini kita menunggu lebih lanjut petunjuk dari Menteri Dalam Negeri," ujar Pak Syam. (ism)
 

Serambi-Banda Aceh
Tim dokter RSU Zainoel Abidin Banda Aceh di bawah pimpinan dr Azharuddin SPBO Fics (ahli bedah tulang), dr Rusmunandar SpJP (Wadir Pelayanan Medis yang juga spesialis jantung), dan dr Fachrul Jamal SpAn (ahli anastesi), Sabtu (22/4) sukses mengamputasi kaki kanan Fitriyadi alias Memet (19) yang mengalami pembengkakan di pangkal paha akibat kanker tulang.
Kadis Kesehatan Banda Aceh, dr Marzuki SH yang memantau langsung jalannya operasi kepada Serambi melaporkan, operasi itu sendiri berlangsung sukses dari pukul 11.00 sampai 13.00 atau lebih cepat satu jam dari target.
Sekitar pukul 10.00 Memet diiringi kedua orangtuanya -- Rusli Hutasuhut-Nursaliana -- beserta sanak saudaranya dibawa dari ruang isolasi (tempat dia dirawat sejak 11 April lalu) ke kamar bedah. Satu jam kemudian, pelaksanaan operasi dimulai. Sejumlah wartawan dari media cetak dan elektronik, termasuk Serambi menyaksikan langsung jalannya operasi yang mendebarkan itu.
Menjelang pelaksanaan operasi, Walikota Banda Aceh Drs Zulkarnain dan Ketua DPRD Amin Said SH didampingi Kadis Kesehatan Banda Aceh, dr Marzuki SH sempat berbincang-bincang dengan Memet dan memberikan semangat kepada remaja tersebut. Sementara kedua orangtuanya, terlihat cukup pasrah menerima keputusan yang ditetapkan tim medis. "Keputusan amputasi yang ditetapkan tim dokter merupakan yang terbaik untuk anak saya," kata Rusli kepada Serambi di sela-sela menunggu anaknya keluar dari kamar bedah.
Sementara itu menurut dr Fachrul Jamal yang diwawancarai di sela- sela memantau jalannya operasi mengatakan, tak ada kendala apapun yang dihadapi tim dokter. Karena persiapan untuk suksesnya operasi pasien khusus itu sudah disiapkan sejak tiga hari sebelum pelaksanaan. Begitu pun persiapan darah, baik untuk masa perbaikan kondisi pasien, kebutuhan saat operasi, maupun untuk pasca operasi terpenuhi. "Sumbangan darah dari masyarakat terus mengalir," kata Kadis Kesehatan Banda Aceh yang tampak cukup lega dengan keberhasilan tim dokter RSU Zainoel Abidin menangani kasus Memet.
Amputasi paliatif
Tim dokter RSU Zainoel Abidin, sebagaimana telah diputuskan sebelumnya melakukan amputasi paliatif (untuk meringankan beban pasien). Kaki kanan Memet, mulai dari pangkal paha (selangkangan) diangkat. Berat kaki plus penyakit yang bersarang di pangkal pahanya mencapai 21 kilogram.
Dr Azharuddin SPBO Fics yang dihubungi kemarin mengatakan, kondisi Memet pasca operasi baik-baik saja. "Tak ada masalah," kata Azharuddin.
Seperti diberitakan sebelumnya, sejak 11 April 2000, Fitriyadi alias Memet, remaja dari keluarga miskin, penduduk Lorong Tanggul, Lingkungan V (belakang Asrama TNI-AD) Kuta Alam, Banda Aceh resmi menjadi pasien khusus tim dokter RSU Zainoel Abidin. Memet digerogoti penyakit kanker tulang yang menyebabkan terjadinya pembengkakan sangat besar di pangkal pahanya.
Derita Memet mengundang simpati berbagai pihak. Walikota Banda Aceh menyatakan kesanggupan membiayai pengobatan Memet yang sumber dananya dialokasikan melalui dana tanggap darurat (DTD) kesehatan. Urusannya diserahkan kepada Kadis Kesehatan Banda Aceh.
Tindakan amputasi paliatif terhadap Memet disepakati tim dokter RSU Zainoel Abidin pada hari Jumat, 14 April 2000. Tim dokter yang menyepakati tindakan itu adalah dr Rusmunandar SpJP (Wakil Direktur Pelayanan Medis), dr Azharuddin SPBO Fics (ahli bedah tulang), dr Fachrul Jamal (ahli anastesi), dan dr Marzuki SH (Kadis Kesehatan Banda Aceh). "Alhamdulillah, rencana itu sudah terlaksana dengan baik. Selanjutnya, semua diserahkan kembali pada kekuasaan Allah SWT," kata dr Marzuki.(asi/n)
 
 

Serambi-Lhokseumawe
Enam unit sekolah, SD dan SLTP, di Simpang Keuramat Kecamatan Kuta Makmur, Aceh Utara ditutup, sehingga 1.542 para siswa tak berani belajar sejak dua pekan lalu.
Enam sekolah yang diperintah tutup kelompok sipil bersenjata itu masing-masing SD I, SD II, MIN ketiganya berada di Simpang-IV Simpang Keuramat. Selain itu SD Desa Blang Abeuk, SD Km-VIII Desa M-6 dan satu unit SLTP-II Kuta Makmur. Akibatnya 892 murid SD, 350 murid MIN, dan 300 siswa SLTP tidak bisa belajar.
Keterangan diperoleh Serambi dari wali murid di Simpang Keuramat, dua pekan lalu lima kelompok bersenjata laras panjang datang ke sekolah-sekolah menghadap guru. Mereka meminta guru menghentikan kegiatan belajar mengajar. Sejak itu, para guru tidak berani lagi membuka sekolah, apalagi perintah itu diiringi dengan sebuah ancaman.
Menurut warga, sebelumnya masyarakat telah bersedia mengumpulkan anak mereka ke salah satu tempat agar belajar secara rutin dan para guru bersedia datang ke lokasi itu. Namun, ketika hari pertama kegiatan itu dibuka, kelompok orang tak dikenal itu datang lagi melarang dan mengancam agar tidak membuka kegiatan tersebut.
Sejumlah wali murid yang sudah dua pekan anaknya tidak sekolah meminta perhatian semua pihak, supaya aktifitas sekolah hendaknya tidak terganggu. Wali murid meminta kerendahan hati pihak bertikai untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memperoleh pendidikan demi masa depannya.
Kepala Kanin Depdikbud Aceh Utara Drs Ibrahim Bewa, ketika ditanyai Serambi Sabtu (22/4) mengakui adanya sebuah ancaman agar sekolah tidak dibuka di Kecamatan Kuta Makmur itu.
Namun, menurut Ibrahim, tidak semua murid menganggur, karena khususnya siswa SLTP sebagian telah ditampung di berbagai SLTP lain. Sebagian yang keluarganya mengungsi di Politeknik Bukit Rata, sudah ditampung di SMP terdekat. "Untuk SD semuanya belum tertangani dan sekarang sedang diusahakan," ujar Ibrahim Bewa.
Menurut Ibrahim Bewa, seharusnya aktifitas sekolah tidak perlu dilarang. Sebab, di negara manapun kecerdasan anak bangsa sangat diutamakan. Karena itu pihaknya meminta perhatian semua pihak supaya kegiatan sekolah tidak diganggu, apalagi sebagian besar penduduk (wali murid-Red) menghendaki anaknya tetap belajar.
Persoalan hampir sama juga terjadi di Kecamatan Jeunieb Kabupaten Bireuen. Wali murid di daerah itu melaporkan bahwa sudah sepekan lalu (16/4) anak-anak mereka tidak belajar, karena tiga unit sekolah ditutup.
Sekolah yang terpaksa ditutup sejak sepekan lalu masing-masing SMU, SLTP-II dan sebuah SD, ketiganya berlokasi di Desa Batee Geulungku. Terhentinya kegiatan sekolah di Kabupaten Aceh Bireun itu disebabkan aparat keamanan menduduki sebuah kedai di kawasan itu yang tidak jauh dengan sekolah. Akibatnya para guru dan murid tidak berani datang ke sekolah karena khawatir terjadi kontak senjata antara aparat dengan GAM.
Menurut laporan warga, kata Ibrahim Bewa, kalau aparat belum dipindahkan dari lokasi itu, guru dan murid tidak berani melakukan kegiatan dan mereka minta perhatian pihak terkait. Kalangan wali murid minta bupati dan instansi terkait segera turun tangan mengatasi masalah tersebut. (tim)
 
 
 

* Harga Sembako Meningkat

Serambi-Banda Aceh
Aksi mogok awak truk barang di Aceh Selatan yang melayani trayek Blangpidie - Tapaktuan - Medan, hingga Minggu (23/4) kemarin, masih berlanjut. Aksi mogok akibat tidak tahan atas pungutan liar (pungli) di sepanjang jalan lintas Aceh Selatan-Medan yang dimulai 16 April 2000 lalu kini sudah memasuki hari ke delapan.
Akibat mogok berkepanjangan itu dan belum jelas kapan berakhirnya, telah berdampak pada masyarakat kecil yaitu mulai meningkatnnya harga-harga barang sembilan kebutuhan pokok (sembako). Beberapa pedagang yang dihubungi secara terpisah mengaku mereka terpaksa 'menyesusuaikan' harga-harga barangnya setelah stok di pasaran mulai menipis.
Menurut pedagang yang tidak mau disebutkan jati dirinya, sebagian pasokan bahan ketuhan pokok untuk Aceh Selatan disuplai dari Medan.
Menurut pantauan Serambi, Minggu (23/4) di pasar Blangpidie, beberapa jenis dari sembilan kebutuhan itu sudah mulai naik. Gula pasir merah dari harga Rp 2.250 naik menjadi Rp 2.500/kg, gula pasir putih dari Rp 2.500 naik menjadi Rp 2.700/kg, minyak makan malinda dari harga Rp 6.500 naik menjadi Rp 7.000/bambu. Begitu juga harga bawang merah yang pasokannya dari Medan ikut naik dari harga Rp 6.000 per kg menjadi Rp 7.000/kg.
Menurut pedagang setempat, kenaikan harga beberapa mata barang sembako baru terjadi dalam dua hari ini, akibat menipisinya stok di pasaran karena tidak masuknya pasokan barang dari Medan.
Sementara itu Serambi yang coba menghubungi berbagai pihak menyangkut jadwal beroperasi kembali truk barang dari dan ke wilayah Aceh Selatan tidak diperoleh kepastian. Hingga kini belum ada kepastian kapan truk-truk tersebut akan berakhir mogoknya. "Jangankan masyarakat, kami pedagang saja kini menjadi risau dengan belum jelasnya kapan truk yang mogok itu akan jalan lagi seperti biasa. Karena barang stok digudang saat ini terus menipis," kata salah seorang pedagang yang enggan disebut namanya.
Aksi mogok truk barang tersebut seperti yang diberitakan sebelumnya bukan bermuatan politis. Tapi merupakan aksi protes damai yang dilancarkan awak truk terhadap maraknya pungli di pos-pos aparat sepajang jalan raya Aceh Selatan - Medan. Sehingga mereka tidak sanggup lagi melayani "salam tempel" tersebut yang diperkirakan mencapai Rp 400.000 - Rp 500.000/sekali jalan dengan muatan barang hasil bumi atau jenis barang lainnya yang bukan kayu. Sementara, kalau truk yang bermuatan kayu pengeluaran terhadap pos tak resmi itu mencapai Rp 1,2 juta.
Pengutipan illegal tersebut tidak saja dilakukan terhadap truk yang berangkat dari Aceh Selatan ke Medan. Tapi terhadap truk dari Medan ke Aceh Selatan yang membawa barang sembako juga turut dipungli. Diakui para awak truk, kalau dari Medan ke Aceh Selatan besarnya biaya siluman yang dikeluarkan di sepanjang jalan raya itu hanya Rp 70.000 - Rp 80.000/sekali jalan. "Kalau waktu pulang dari Medan punglinya memang tidak seberapa hanya sekitar puluhan ribu saja, tapi ketika pergi ke Medan ini yang sangat berat mencapai ratusan ribu hingga satu juta lebih," ungkap salah seorang sopir truk.
Para awak truk juga mengungkapkan, selain dipungli mereka tidak jarang mendapat perlakuan kasar dari aparat di pos-pos. Akibatnya, mereka menjadi trauma dan takut untuk berpergian lagi, "Selain soal pungli perlu dihentikan, masalah perlakuan kasar ini juga kami minta hentikan. Kalau kedua persoalan itu tidak ditangani kami tetap mogok, karena kami tidak salah kok dipukul dan ditendang," kata salah seorang awak truk lainnya yang namanya diminta tidak ditulis.
Sementara itu, Ketua Organda Aceh Selatan, Umar Bahar yang dikonfirmasi Serambi, Sabtu (22/4), mengatakan aksi mogok yang dilakukan para awak truk trayek Aceh Selatan - Medan ini tidak pernah diberitahu kepada pihaknya, "Apalagi kalau ada orang yang menunding semua ini merupakan seruan Organda, itu samasekali tidak benar. Saya sendiri sangat terkenjut ketika aksi ini mulai dilakukan delapan hari lalu," katanya.
Pihaknya, juga mengakui bahwa para pengusaha angkutan barang yang ada di Aceh Selatan sudah dipanggil untuk dimintai keterangan mengapa terjadi aksi mogok tersebut. Dari penjelasan para pengusaha tersebut, bahwa aksi ini murni dilakukan para awak truk sendiri dan bukan perintah dari pengusaha angkutan. Aksi ini dilakukan karena mereka tidak sanggup lagi melayani "salam tempel" di pos-pos aparat sepanjang jalan raya Aceh Selatan - Medan, begitu juga perlakuan kasar yang sering mereka terima selama ini.
Untuk ini, katanya, pihaknya telah melaporkan semuanya kepada Setda Aceh Selatan, Drs HT Meurah Hasan dan sejumlah anggota dewan termasuk dari F-TNI/Polri dalam sebuah pertemuan, Kamis (20/4) lalu di Tapaktuan. Dalam pertemuan yang khusus membicarakan masalah truk mogok itu, pihak dewan maupun Setda telah menampung semuanya. Karena pada saat itu, unsur Muspida baik Bupati, Kapolres dan Dandim tidak berada di tempat, "Maka mereka berjanji akan melaprokan semuanya sepulang bapak-bapak tersebut dari luar kota," ungkap Umar Bahar.
Karena persoalannya belum jelas, maka awak truk belum mau menjalankan kendaraannya, "Saya kira kalau Bapak Bupati, Kapolres dan Dandim sudah pulang dalam dua tiga hari ini, semua masalah ini telah selesai dan truk kembali jalan seperti biasa," katanya yakin. Sementara itu, masyarakat mendesak Pemda Aceh Selatan segera menangani masalah aksi mogok truk tersebut. Karena bila tidak secepatnya diselesaikan, akan membuat rakyat Aceh Selatan menderita. Sebab, barang kebutuhan pokok yang selama ini tergantung pasokan dari Medan sudah mulai menipis di pasaran sehingga membuat harganya naik. "Persoalan begini anggota dewan jangan lalai, karena menyangkut kebutuhan orang banyak," kata seorang tokoh masyarakat.(tim)