HTML pages designed & maintained by Alifuru67 Copyright © 1999/2001 - 1364283024 & 1367286044		Ambon Island   Ambon City        Latupatti   Want to Help? KOMPAS, November 2001, 15:37 WIB Gus Dur Kecam Aksi Pemukulan di ST MPR Jakarta, Kamis Mantan Presiden Abdurrahman Wahid menilai aksi pemukulan di Sidang Tahunan MPR 2001 merupakan aksi yang sangat memalukan, karena MPR tempat berdebat bukan baku hantam. "Yang memalukan, berantamnya itu. Seharusnya masalah itu (pembentukan Fraksi Utusan Daerah) diselesaikan sebelum sidang dimulai. Tidak perlu baku hantam," kata Wahid seusai membuka Musyawarah Wilayah I PKB Jakarta, Kamis (1/11). Ditanya apakah usaha menggolkan FUD MPR itu merupakan akal-akalan agar bisa berkoalisi dengan Golkar, Wahid mengatakan koalisi atau tidak dirinya tidak mau tahu. "Itu bukan urusan saya. Belum tentu mereka (Golkar) menang," kata Gus Dur yang pernah menyebut DPR sebagai "Taman Kanak-Kanak" itu. Ia mengingatkan, jika Sidang Tahuan MPR tidak dapat menyelesaikan masalah FUD dengan bijak atau kalau sampai keputusannya salah maka akan terjadi perpecahan luar bisa di daerah-daerah. Menyinggung kinerja pemerintah sekarang, Wahid mengatakan Indonesia sedang krisis. Uang palsu yang beredar lebih besar dari pada yang asli. "Itu suatu tanda," katanya. Untuk bayar utang Dia juga mengatakan RAPBN 2001 hanya melihat pembayaran hutang luar negeri untuk memberi garansi kepada perusahaan perusahaan besar, sementara rakyatnya tetap ditelantarkan. "Dengan kata lain, kinerjanya tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi saya tidak tahu kinerja dalam arti hubungan kerja antara satu dengan lain di dalam pemerintahan. Tetapi yang penting hasilnya," katanya. RAPBN 2002 menganggarkan Rp50 triliun untuk membayar utang Indonesia, sementara untuk rakyat hanya Rp20 triliun. "Itu tidak ada apa-apa," katanya. Ketika ditanya tentang pemeriksaan Akbar Tanjung, Wahid menyatakan bagi dirinya hal itu gampang saja. "Kalau ada Pansus (DPR) terhadap Akbar maka yang kena Akbar, tetapi kalau tidak ada Pansus, maka Golkar yang kena dalam Pemilu mendatang," katanya. Wahid menyatakan dirinya tidak bersalah dan tidak jatuh karena kasus Bulog. "Saya tantang kapan Pansus menyatakan itu (dia bersalah)," katanya. Pengadilan atas kasus Bulog yang melibatkan Akbar, menurut Wahid tergantung pada pengadilan. "Kalau tidak masih ada di Pemilu," katanya. Tawaran kepada TNI Ditanya tentang hubungan PKB dengan militer, Wahid mengatakan bahwa PKB menawarkan pada TNI, dari pada pusing-pusing dengan PPP dengan piagam Jakartanya, PDIP dengan permintaan pencabutan Tap MPRS No.33 Tahun 1966, dan Golkar dengan kasus Bulog, sementara PKB bersih jadi dijadikan mitra saja. Respon TNI, "Rahasia perusahaan," katanya. Tentang Wakil Ketua MPR dari F-PKB MPR, Wahid mengatakan menurut tata tertib, hendaknya berdasarkan ketetapan fraksi. FPKB MPR sudah bersurat ke ketua MPR Amien Rais, bahwa penggantinya Kyai Cholil Bisri, tetapi Amien masih menginginkan Matori. "Itu artinya Amien mengkhianati Tatib MPR. Amien seyogyanya tidak boleh ikut campur urusan FPKB MPR. Itu artinya Amien telah melampaui wewenangnya sebagai Ketua MPR," katanya. Wahid menilai Amien sengaja membiar persoalan itu tidak beres-beres hingga Sidang Tahunan berakhir. Setelah itu baru diselesaikan. "Akal begitu sajakan kita tahu. Yang jelas Matori sudah dipecat, kalau mau masuk harus jadi anggota dulu," katanya. (Ant/Cay) © C o p y r i g h t   1 9 9 8   Harian Kompas Copyright © 1999-2001  - Ambon Berdarah On-Line * http://www.go.to/ambon HTML pages designed and maintained by Alifuru67 * http://www.oocities.org/baguala67 Send your comments to alifuru67@egroups.com